PDIP PUNYA DEMOKRASI, UMAT ISLAM PUNYA KHILAFAH

*PDIP PUNYA DEMOKRASI, UMAT ISLAM PUNYA KHILAFAH. SAYA MENANTANG PDIP ADU KONSEP BERNEGARA : DEMOKRASI VS KHILAFAH*

Oleh : *Ahmad Khozinudin*

Sastrawan Politik

Selama ini, PDIP mengusung demokrasi, mengklaim partainya wong cilik, faktanya kadernya justru korupsi dana bansos yang notabene hak nya wong cilik. Selama ini, PDIP juga mengumbar narasi Khilafah memecah belah, dan bahkan memerintahkan petugas partainya untuk terbitkan Perppu mencabut BHP HTI dengan dalih Khilafah memecah belah.

Dalam kesempatan ini, saya mengajukan tantangan terbuka kepada PDIP, adu konsep pemerintahan demokrasi yang diusung PDIP, dengan Khilafah yang merupakan ajaran Islam, untuk mengelola negara ini. Tantangan ini bersifat terbuka, boleh Hasto Kristiyanto yang menjawab, atau Ganjar Pranowo, atau ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Tantangan ini bentuknya adu konsep bernegara, khususnya terkait norma pengelolaan kekayaan alam dalam konsep Islam vs konsep demokrasi yang diagung-agungkan PDIP. Selain juga, adu realitas dan fakta empiris, apakah PDIP benar-benar membela wong cilik atau hanya jualan narasi wong cilik.

Dalam Islam, yang diterapkan melalui sistem Khilafah, seluruh barang tambang yang depositnya melimpah, baik berupa emas seperti di Papua, perak, minyak, batubara, bouksit, nikel, dan sebagainya, semua itu wajib dikelola negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Individu, swasta, korporasi asing maupun aseng haram mengelola dan memiliki tambang-tambang tersebut.

Dalam demokrasi yang diusung PDIP, dikenal ide kebebasan yang salah satunya adalah kebebasan kepemilikan (Freedom of Ownership). Dari konsep ini, muncul pemikiran kebebasan kepemilikan termasuk tambang untuk dikuasai swasta asalkan memiliki modal (kapital).

Atas ide kebebasan kepemilikan inilah, terjadi penumpukan harta dikalangan para pemilik modal (kapitalis, cukong, oligarki), karena dengan dalih kebebasan kepemilikan mereka dapat menguasai seluruh sumber dan faktor-faktor produksi. Mereka boleh memiliki dan menguasai apapun asalkan punya modal. Peran negara hanya menjadi pelayan para kapitalis.

Rakyat hanya diperbudak untuk mengumpulkan harta mereka, lalu disetorkan kepada para kapitalis melalui korporasi-korporasi yang mereka bentuk. Contoh kongkritnya adalah disahkannya UU Cipta Kerja yang benar-benar melayaninya kepentingan para oligarki.

PDIP, menyetujui UU tersebut walaupun UU tersebut ditentang wong cilik. PDIP justru melayani kepentingan kapitalisme, baik kapitalisme Amerika maupun China, dengan menyetujui produk legislasi yang akan melapangkan penjajahan, memberikan jalan tol kepada asing dan aseng menguasai SDA negeri ini dengan sebebas-bebasnya.

Demokrasi yang diusung PDIP, ternyata dusta. Katanya kedaulatan ditangan rakyat, ditangan wong cilik, nyatanya kedaulatan ada ditangan oligarki. PDIP juga menyetujui sejumlah kebijakan yang ditentang wong cilik seperti kenaikan harga BBM, kenaikan TDL, kenaikan Tarif TOL yang juga berimbas pada cost transportasi yang mau tidak mau mengkatrol harga barang dan jasa yang juga menyengsarakan wong cilik, dan yang jelas kader PDIP banyak korupsi anggaran untuk wong cilik.

Juliari Peter Batubara adalah kader PDIP yang tega makan dana bansos yang alokasinya untuk wong cilik. Kader PDIP ini, korupsi ditengah pandemi. Kalau mau disebutkan, akan banyak kader PDIP yang korupsi diberbagai sektor lainnya.

PDIP, dan demokrasi yang diusungnya justru membebani bangsa ini. Jokowi petugas partai PDIP, menumpuk hutang hingga lebih dari Rp. 6.500 Triliun. Itu yang membayar seluruh rakyat termasuk wong cilik, bukan PDIP.

Ini saja dulu, kalau PDIP merespons tantangan ini, saya akan tulis lebih detail lagi kebobrokan demokrasi PDIP. Saya memiliki banyak waktu dan kesempatan, juga memiliki ribuan rim kertas, untuk menuliskan borok-borok demokrasi juga PDIP. [].