Bau anyir kartu pekerja

Sambil menunggu perkembangan terbaru masalah Telkomsel-GOTO dari RUPS Telkom yang dihelat ini hari, saya mau sampaikan sedikit respons terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2021 (dilansir kemarin), terutama pada bagian proyek Kartu Prakerja, di bawah kendali Kemenko Perekonomian. Proyek itu saya permasalahkan sejak awal digelar (2020), secara spesifik pada persoalan mengenai anggaran Biaya Pelatihan Rp1 juta/peserta untuk 5,6 juta peserta yang totalnya Rp5,6 triliun. 

Uang itu disalurkan ke peserta berupa saldo nontunai di akun masing-masing. Dananya bersumber dari APBN langsung dari pos BA 999.08 yang ditransfer ke rekening perusahaan digital mitra Prakerja: Ruangguru, Bukalapak, Tokopedia, Sekolah.mu, Maubelajarapa, Pintaria, Pijar Mahir (Telkom). Dari duit Rp5,6 triliun itu, perusahaan digital diperbolehkan mengambil komisi/biaya jasa 15% (dikuatkan melalui Peraturan Menko Perekonomian).

Kartu Prakerja adalah salah satu jualan andalan Jokowi pada kampanye Pilpres 2019. Anggaran proyek itu sebenarnya tidak pernah dipikirkan posnya dari mana, yang diakui oleh Menkeu Sri Mulyani sendiri bahwa ia sempat sakit perut memikirkannya. Proyek itu juga sempat beraroma konflik kepentingan menyangkut posisi Adamas Belva Syah Devara, yang merangkap pengurus dan pemegang saham Ruangguru sekaligus Staf Khusus Jokowi, sebelum akhirnya mengundurkan diri. 

Masalah besarnya adalah sampai hari ini tidak jelas pertanggungjawaban duit Rp5,6 triliun itu. Perusahaan digital apa mendapat pemasukan berapa banyak dari video pelatihan yang terjual; lembaga pelatihan apa mendapat bagian dari perusahaan digital apa untuk pelatihan jenis apa saja dan berapa dana yang diperoleh; perusahaan digital apa mendapat komisi/biaya jasa berapa banyak dari 15% itu; belum lagi kalau kita boleh menaruh curiga pihak mana mendapat kickback berapa banyak dari pihak mana; adakah indikasi/kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam proses pembentukan kebijakan, penganggaran, hingga penyalurannya.

Duit Rp5,6 triliun adalah duit yang banyak sekali. Sayangnya, hasil pemeriksaan BPK sama sekali tidak menyentuh wilayah vital itu. Ini sama saja dengan penegak hukum semacam KPK dan auditor pemerintah yakni BPKP, yang tidak pernah menyentuh persoalan tersebut sejak dulu, meskipun publik sudah meneriaki keras-keras.

BPK 'hanya' menyentuh temuan ini: 

- Terdapat 165.544 peserta kartu prakerja dengan nilai bantuan sebesar Rp390,32 miliar masuk daftar blacklist setelah penetapan sebagai peserta kartu prakerja. Akibatnya, terdapat pemborosan program kartu prakerja sebesar Rp390,32 miliar.

- Bantuan program kartu prakerja kepada 119.494 peserta sebesar Rp289,85 miliar terindikasi tidak tepat sasaran, karena diterima oleh pekerja/buruh yang memiliki gaji/upah di atas Rp3,50 juta. Selain itu, data 42 peserta kartu prakerja diragukan kebenarannya karena Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak valid. Akibatnya, bantuan program kartu prakerja terindikasi tidak tepat sasaran dan berpotensi disalahgunakan sebanyak 119.494 peserta dengan nilai bantuan sebesar Rp289,85 miliar.

Ini tidak adil dan tidak patut. Mengapa hanya masalah kepesertaan yang diperiksa? Mengapa soal Rp5,6 triliun tidak disentuh? 

Wajar masyarakat menduga ada backup kuat di balik perusahaan-perusahaan itu. Menduga kuat bahwa mereka leluasa berproyek karena bisa mengakses ring 1 kekuasaan. 

Ruangguru terafiliasi Grup Lippo, CEO-nya staf khusus Jokowi. Ruangguru pernah berjanji akan menyerahkan 100% hasil dari Prakerja untuk korban Covid-19 tapi tidak ada kabar realisasinya sampai sekarang; Tokopedia, kita tahu sendiri, kini merger menjadi GOTO, Komutnya Garibaldi Thohir, komisarisnya Wishnutama Kusubandio, bekas Menteri Jokowi; Bukalapak terafiliasi EMTEK, komisarisnya bekas Menristek, pendirinya kini Direktur Digital Telkom, salah satu komisarisnya adalah Yenny Wahid; Sekolahmu dimiliki Najelaa Shihab, kakak presenter Najwa Shihab; Pijar Mahir milik Telkom. 

Pemerintah, ke mana duit Rp5,6 triliun itu? Jika sudah diserahkan ke lembaga pelatihan, berapa jumlahnya dan siapa saja penerimanya? Berapa persisnya komisi yang perusahaan digital ambil? Berikan keyakinan kepada masyarakat bahwa duit Rp5,6 triliun itu terkelola dengan baik dan tidak merembes ke rekening pejabat/swasta yang seharusnya tidak berhak menerima?

Presiden, mohon Anda jangan lepas tangan. Bangga-banggakan kartu itu ketika kampanye dan bungkam sejak April 2020 (terakhir ia bicara di program Mata Najwa dan masih meyakinkan masyarakat bahwa harga video Prakerja murah dan bisa mencetak banyak barista). 

Jangan cuci tangan. 

Bau barang ini tetap anyir sampai sekarang.

Salam.

https://www.facebook.com/1311891821/posts/pfbid02bu3zFYsUkDBhhdX27XgnSWhx8YxTBtjuyj4hTtHLthcRcpJANCfHYUsaok1fCF73l/