Agenda PDIP di Parlemen 2019

Pertemuan Prabowo-Megawati
(Politik)

By Babo EJB

Tanggal 15 juli saya menulis di Fanpage ini berjudul “Kalkulasi Politik”. Ada nitizen meragukan akan kalkulasi saya itu. Kebetulan nitizen itu dari PKS. Namun tadi saya dapat telp dari dia. Dia mengatakan ”Kalkulasi anda tepat 100%. Ternyata Mega lebih mengamankan agenda PDIP di parlemen, dan tidak begitu peduli dengan Kabinet. PDIP harus pastikan bisa bermanufer di Parlemen dengan menjadikan Gerindra sebagai batu pijakan untuk melompat dari satu partai ke partai lain dalam koalisi maupun diluar koalis. Mengapa?

karena PDIP punya agenda besar dalam periode kedua Jokowi itu. Apa agenda PDIP? Pertama, Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Kedua, Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketiga, Revisi atas UU SJSN dan UU BPJS. Keempat, Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Juga tak kalah penting adalah mempertahankan peran dan fungsi KPK sebagai pengawal anti korupsi di Indonesia. Karena ada wacana sebelumnya akan menggembosi KPK.

Dalam hal ekonomi dan investasi, melahirkan UU tentang omnibus law. UU ini memungkinkan setiap inisiatif orang berinvestasi tidak dihalangi. Artinya pemerintah menganut filosofi mempercayai terlebih dahulu pelaku usaha yang mengajukan izin.

Kalau ada UU atau aturan setingkat menteri atau pemda yang menghambat, pemerintah bisa langsung revisi tanpa perlu ada perubahan UU di DPR. Dengan demikian perbaikan indikator bisnis dan lngkungan bisnis dapat terlaksana efektif melalui sosialisasi, perubahan bertahap dan pembenahan fundamental. Jadi engga ada lagi wasting time berhadapan dengan DPR/D yang kadang hanya buying time untuk create money.

�Agenda PDIP tersebut diatas jelas tidak mudah dicapai bila mengandalkan partai Koalisi yang ada. Apalagi Golkar dan Nasdem, itu business minded. Mereka jelas akan bermain selicin mungkin agar agenda PDIP tersebut bisa kandas seperti periode pertama Jokowi berkuasa.

PDIP sudah cukup berpengalaman berteman dengan Golkar dan Nasdem. Akan lebih mudah bicara dengan Gerindra. Karena Gerindra cukup bicara dengan Prabowo selesai urusan. Sementara Golkar dan Nasdem, kepentingan bisnis di luar partai yang menggurita sangat besar pengaruhnya. Suara partai ya suara pengusaha. Inilah yang diantisipasi oleh PDIP.

Bagaimanapun Politik itu berhubungan dengan agenda. Setiap agenda butuh kekuasaan untuk melaksanakannya. Peran PDIP sebagai pengawal Jokowi memang di Senayan. Memastikan fungsi Jokowi sebagai exekutif bisa melaksanakan amanah rakyat dan itu menjadi tanggung jawab PDIP mendukungnya all at cost.