Cover Koran Tempo: morat-marit menghadapi Corona

Cover Koran Tempo

Sedih sebenarnya...

===

Morat-marit

Kalangan dokter dan ahli kesehatan menilai pemerintah Indonesia belum siap menghadapi wabah corona, yang telah menjadi pandemi global. Buruknya koordinasi pemerintah pusat dan daerah juga menjadi sorotan.

RANTAI PENULARAN CORONA MELUAS KE LAPIS KETIGA

Sumber penularan virus corona (Covid-2019) terhadap pasien dengan kode kasus 27 mulai terungkap. Kementerian Kesehatan semula menyatakan pasien urutan ke-27 yang positif terinfeksi virus corona ini masuk kategori transmisi lokal yang belum diketahui sumber penularannya. Kemarin, pemerintah menyebutkan laki-laki 33 tahun itu sebagai bagian dari kluster Jakarta. 

Juru bicara penanganan wabah virus corona, Achmad Yurianto, mengatakan hasil pelacakan pemerintah mendapati kasus 27 tertular virus dari kasus 20, perempuan berusia 70 tahun. Adapun kasus 20 tertular virus karena kontak dengan kasus 01, perempuan 31 tahun, yang pertama kali terjangkit virus corona di Indonesia. 

Kasus 1 diduga terpapar virus ketika melakukan kontak dengan pengidap infeksi corona dalam acara dansa di Restoran Amigos, Jakarta Selatan, pada 14 Februari lalu. Episentrum penularan yang bermula dari Restoran Amigos itu kemudian disebut kluster Jakarta. "Artinya, kasus 27 ini tidak kontak dengan 01, tapi dengan 20 yang masih dirawat juga. Jadi ini subkluster Jakarta," kata Yurianto, kemarin. 

Pemerintah tengah melacak riwayat kontak kasus 27 setelah mengetahui sumber penularannya. Yuri optimistis penelusuran riwayat kontak dan pemberlakuan kartu kewaspadaan kesehatan dapat diandalkan untuk mengatasi penyebaran wabah itu. "Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah contact tracing, lebih kencang dan lebih giat lagi," kata dia. "Kami mulai mendapatkan laporan dari daerah-daerah tentang PDP (pasien dalam pengawasan) yang semakin meningkat." 

Hingga kemarin, pemerintah menyatakan jumlah pasien positif corona masih 34 orang. Satu orang dari mereka, yaitu kasus 25, meninggal di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Bali, dua hari lalu. Perempuan 53 tahun itu adalah warga negara asing yang datang ke Bali untuk berwisata. 

Pemerintah Provinsi Bali baru mengetahui pasien itu positif corona dari Kementerian Kesehatan setelah kasus 25 tersebut meninggal. Setelah mendapat kepastian itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bali, Wayan Widia, mengatakan petugas bergegas melacak riwayat kontak pasien dan menemukan 21 orang. Mereka kini diisolasi di rumah masing-masing. Hasil pemeriksaan spesimen mereka akan keluar hari ini. "Jika ada masalah kesehatan, akan diisolasi di rumah sakit," kata Wayan. 

Kemarin, satu pasien dalam pengawasan juga meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah dr Moewardi, Solo. Dokter spesialis paru RSUD Moewardi, Harsini, mengatakan petugas kesehatan tengah melacak riwayat kontak pasien tersebut. 

Menurut Harsini, rumah sakit memvonis laki-laki berusia 59 tahun itu meninggal karena pneumonia atau gagal pernapasan. Namun kepastiannya menunggu hasil pemeriksaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan terhadap spesimen pasien. "Pasien itu tidak memiliki riwayat kunjungan ke luar negeri atau kontak dengan warga negara asing," kata Harsini. Ia menambahkan, pasien itu hanya pernah bepergian ke Bogor, Jawa Barat, pada Februari lalu. 

Anggota Majelis Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hasbullah Thabrany, berpendapat bahwa metode penelusuran riwayat interaksi merupakan model yang tepat untuk mencegah penularan wabah. Namun ia menganggap langkah itu harus dibarengi dengan ketersediaan sarana pemeriksaan spesimen di daerah-daerah. "Setahu saya, di Indonesia, baru ada tiga tempat yang bisa," katanya.

===

DOKTER DAN AHLI KESEHATAN DESAK PEMERINTAH SERIUS TANGANI CORONA

Kalangan dokter dan ahli kesehatan masyarakat mendesak pemerintah Indonesia agar lebih serius menangani penyebaran virus corona yang telah menjadi pandemi global. Mereka menilai kesiapan pemerintah dalam menangani wabah corona tak sejalan dengan terus bertambahnya jumlah pasien yang terinfeksi Covid-19 itu. 

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Mohammad Adib Khumaidi, mengatakan pemerintah harus memberi perhatian serius terhadap pengembangan sistem deteksi dini, untuk mengantisipasi penularan wabah yang lebih luas. Saat ini, dia mengimbuhkan, pemerintah daerah masih mengandalkan laboratorium di Jakarta untuk menguji spesimen pasien dalam pengawasan. Walhasil, waktu untuk mengetahui hasil tes spesimen menjadi panjang. 

"Beberapa pusat pengujian harus dibuka, bukan terpusat di Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan)," kata Adib kepada Tempo, kemarin. 

Setelah mengumumkan 132 rumah sakit rujukan kasus corona, menurut Adib, pemerintah juga harus memastikan semua rumah sakit itu memiliki fasilitas yang sesuai dengan standar penanganan penyakit menular. "Mulai dari tempat tidur, ruang isolasi, sampai ruang ICU untuk penanganan virus," kata dia. "Jadi, tak hanya jumlah rumah sakit, tapi juga kemampuannya." 

Anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra, menyatakan hal senada. Dia menilai cara pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19 masih parsial. Pemerintah, misalnya, hanya mengklaim ketersediaan tenaga medis dan alat, tanpa memantau distribusi petugas dan alat itu. 

Gara-gara kekurangan peralatan, menurut Hermawan, sejumlah rumah sakit di daerah harus berakrobat menggunakan alat seadanya. Di Tasikmalaya, ia mencontohkan, petugas kesehatan mengenakan jas hujan plastik sebagai pelindung diri saat menangani pasien yang diduga terinfeksi Covid-19 karena kehabisan baju hazmat. Hermawan juga menyoroti buruknya komunikasi dan koordinasi antara pejabat pusat dan daerah dalam menangani wabah corona. Kasus terakhir, misalnya, berkaitan dengan meninggalnya seorang warga negara asing di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Bali. 

Pejabat Pemerintah Provinsi Bali menyatakan baru mengetahui turis itu positif corona setelah dia meninggal. Adapun juru bicara pemerintah untuk urusan corona, Achmad Yurianto, mengklaim telah memberi tahu dokter yang menanganinya bahwa pasien itu positif corona. Tapi, kata dia, dokter tak berkewajiban memberi tahu pemerintah daerah soal status pasiennya. 

Hermawan menambahkan, pemerintah juga harus mulai membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang bahaya corona dan cara mencegah penularannya. "Tak hanya kesadaran untuk melindungi keluarga, tapi dari RT, RW, hingga ke tingkat yang lebih tinggi," katanya. 

Untuk menghadapi krisis, menurut Hermawan, pemerintah harus secepatnya membentuk Komisi Nasional Corona. Komisi ini diharapkan bisa bekerja lebih cepat dan terkoordinasi seperti Komisi Nasional Flu Burung yang dibentuk pemerintah pada 2006. 

Sumber Tempo yang banyak berkiprah dalam menangani pandemi global menilai pemerintah cenderung meremehkan wabah Covid-19. Indikasinya, pemerintah tak mau bergabung dengan Coalition for Epidemic Preparedness Initiative (CEPI) dan Pandemic Emergency Financing (PEF). Padahal, menurut dia, inisiatif global itu bisa membantu negara anggotanya dengan menyediakan pembiayaan darurat. Selain itu, negara anggota aliansi memiliki akses prioritas untuk mendapatkan vaksin jika sudah ditemukan. 

Sumber ini juga menilai pemerintah masih kacau dalam melakukan mitigasi wabah. Misalnya, pemerintah terus mengumumkan jumlah pasien yang terinfeksi corona tanpa menjelaskan secara konkret apa yang dilakukan untuk merawat para pasien tersebut. "Dan apa yang dikerjakan supaya daerah punya kapasitas deteksi," katanya. 

Sementara itu, Presiden Joko Widodo berencana membuat gugus tugas untuk mempercepat penanganan Covid-19. Struktur gugus tugas sudah dibentuk. Namun peraturan presiden ihwal gugus tugas ini belum terbit. "Belum ditandatangani perpresnya," ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian.

===

ANGKUTAN PUBLIK CEGAH PENULARAN

Sejumlah operator angkutan umum di Jakarta menyiapkan pelbagai upaya pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19. Langkah mitigasi itu antara lain berupa pengukuran suhu tubuh penumpang, pembersihan kendaraan, hingga menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer). 

Vice President Corporate Communications PT Kereta Commuter Indonesia, Erni Sylviane Purba, mengatakan petugas stasiun Commuter Line memeriksa suhu tubuh penumpang secara acak di sejumlah stasiun, seperti Tanah Abang, Klender, Bojong Gede, Cakung, Juanda, Manggarai, Depok, hingga Bogor. "Kami libatkan frontliner untuk memeriksa tubuh penumpang secara random," ujar dia kepada Tempo, kemarin. 

Sebelumnya, pemerintah DKI Jakarta menyatakan mewaspadai potensi penyebaran Covid-19 di Commuter Line. Yang paling diwaspadai adalah rute kereta listrik Bogor-Depok-Jakarta Kota. Sebab, rute itu melintasi wilayah Jakarta Selatan yang menjadi tempat domisili mayoritas pasien positif corona di Ibu Kota. 

Berdasarkan data PT Kereta Commuter Indonesia, jumlah pengguna Commuter Line rute Bogor-Depok menuju Jakarta Kota, Angke, dan Jatinegara pada tahun lalu mencapai 199.443.439 atau per hari sebanyak 546.420 orang. Jumlah itu setara dengan 69 persen dari seluruh pengguna KRL. 

Kereta Commuter Indonesia, menurut Erni, juga rutin membersihkan seluruh gerbong dengan disinfektan, antihama dan serangga. Pembersihan itu dilakukan sehari sekali setelah kereta beroperasi. "Selama KRL beroperasi juga ada petugas on-trip cleaning service yang membersihkan kereta," kata dia.

Pemeriksaan penumpang menggunakan thermal gun, misalnya, berlangsung di Stasiun Bogor. Ratusan penumpang secara acak diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki area pintu masuk stasiun. 

Petugas pemeriksa di Stasiun Bogor, Agustiansyah, mengatakan bila ada penumpang dengan suhu badan di atas 38,5 derajat, petugas akan langsung membawanya ke pos kesehatan. Namun, selama pemeriksaan acak kemarin, belum ditemukan penumpang dengan suhu tubuh melebihi batas itu. "Penumpang yang diperiksa sejauh ini suhu tubuhnya masih normal," kata dia. 

PT MRT Jakarta tak mau ketinggalan. Selain memeriksa suhu tubuh penumpang, pengelola kereta Ratangga meningkatkan frekuensi pembersihan fasilitas di stasiun demi menangkal penyebaran virus corona. "Tapping gate, tombol lift, mesin tiket otomatis, hingga elevator dibersihkan lebih intensif lagi," ujar Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta, Muhamad Kamaluddin. 

PT MRT Jakarta, kata Kamaluddin, juga membersihkan setiap gerbong kereta sehari sekali. Pembersihan dengan disinfektan itu dilakukan ketika kereta selesai beroperasi dan memasuki depo Lebak Bulus, Jakarta Selatan. PT MRT Jakarta juga tengah mencari cara untuk menambah frekuensi pembersihan kereta tanpa mengganggu kenyamanan penumpang. "Ini lagi kami evaluasi," kata Kamaluddin. 

Pada 4 Maret lalu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menerbitkan surat edaran tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan Covid-19 pada Angkutan Umum. Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo menjelaskan bahwa seluruh operator angkutan umum diminta rutin mencuci dan membersihkan armadanya dengan disinfektan. Operator angkutan juga diminta menyediakan hand sanitizer. Untuk KRL dan MRT, misalnya, cairan pembersih tangan bisa ditempatkan di stasiun.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10222026745919765&id=1294733809