Refleksi Pemilu 2019, part 1

*Sedikit refleksi tentang (sistem) Pemilu 2019.* (part 1)

Oleh: Setyo Margono

Jujur baru kali ini saya mencoba mencermati system yg dipakai untuk Pemilu, yg dikenal dng nama *Situng*.

Dari sudut pandang IT, sangat kecewa dng penggunaan Situng, karena ternyata sangat jauh dari standard system yg terpercaya.

KPU menyebut, Situng sbg *bentuk transparansi*; tapi justru *banyak data yg TIDAK TRANSPARAN*.

1. Tidak ada info *finger-print*, jam & detik saat data diinput pertama kali, dan oleh siapa.

2. Saat terjadi salah-input, justru dihapus oleh Admin, shg *menghapus jejak* pelaku utamanya

3. Salah-input terjadi terlalu vulgar, system (yg benar) *mestinya bisa mencegah* dng mudah. Banyak fitur di programming untuk bisa mencegah kesalahan input, tidak ada alasan karena user yg kelelahan ato karena tombol keyboard yg rusak.

4. Input data dilakukan sangat lamban, yg mestinya *bisa dipercepat* dng system yg lebih praktis.

5. Dan ujung-ujungnya, dng biaya puluhan milyar, untuk 1 komponen keamanan saja KPU minta 35 milyar (!) ternyata Situng *tidak punya kekuatan hukum* sama sekali.

6. Mungkin karena memang tidak ditujukan sbg sumber legal, sehingga Situng ini pun *tidak ada SERTIFIKASI* sama sekali. Padahal dng adanya sertifikasi & audit, akan bisa menjamin kelayakan & kehandalan sebuah system.

Jadi sbg praktisi IT, saya melihat negeri ini terlalu *berkorban besar dng mengabaikan* kehandalan IT untuk membantu pelaksanaan pemilu yg jujur dan adil.

Padahal Sang Presiden sudah berani menantang untuk Rev Industri 4.0, bahkan hingga e-Sport & Mobile Legend.

Dan rasanya negeri ini juga tidak kurang ahli-ahli IT yg bisa diandalkan untuk membangun sistem yg lebih cepat, cermat, akurat dan aman; siap dijadikan sbg salah satu sumber hukum,
tanpa harus dengan sidang pleno berjenjang yg terbukti banyak menyita waktu & tenaga, bahkan hingga korban nyawa.

Kesimpulannya, *tidak terlihat niat kuat* dari KPU untuk membuat Situng sbg alat hitung yg jujur, adil dan terpercaya!

Dan --harus diakui-- ini berdampak besar bagi kinerja KPU dan bahkan bagi turunnya rasa kepercayaan dari rakyat bagi KPU (& pemerintah yang berkuasa saat ini).