Diuntungkan Di Balik Ulur Waktu BPN

Yang Paling Diuntungkan Di Balik Ulur Waktu BPN

Sejak awal kubu oposisi memakai strategi delegitimatisi. Mereka menebar ketidakpercayaan (distrust). Yang paling awal ditembak adalah presiden, karena inilah posisi yg paling vital sekaligus incaran utama.

"Sayangnya", hasil survei jauh dr harapan. Padahal semburan hoax dan fitnah, yg tak jarang dibungkus dengan balutan agama, sudah sering disembur selama 4 tahun terakhir, termasuk di masa kampanye.

Bayang-bayang kekalahan nampak di pelupuk, tentu alibi perlu disiapkan. Hoax dan fitnah secara brutal dan masif kembali digencarkan. KPU difitnah secara keji telah berpihak dan melakukan kecurangan mendukung petahana.

Hitung manual KPU selesai, relatif tidak ada protes berarti selama rekap manual. Petahana ditetapkan sebagai pemenang, sesuai perkiraan awal, tapi alasan sudah siap demi menjaga militansi pendukung.

Episode berlanjut, kali ini lewat demo. Gerombolan perusuh "disediakan", mendampingi lakon sampingan aksi damai sebagai kedok, karena jelas sekali momen ini sengaja diciptakan untuk ditunggangi. Kontroversi pun pecah karena insiden penembakan.

Beralih ke saat ini, sidang gugatan MK. Semua melihat gamblang kekonyolan dan ketidaksiapan penggugat. Jawaban muter, ga nyambung, bingung sendiri, sampai salah bawa bukti, semua ada. Saksi ahli malah komen soal situng yg tidak ada efeknya karena hitungan manual yg jadi dasar resmi pemilu. Buang waktu.

Walaupun tidak semasif ke KPU, namun sejak jauh hari intimidasi dan framing ke pihak MK jg dilakukan. Salah satunya intimidasi dalil agama soal hakim yg tidak adil. Kembali ayat "dijual" demi kepentingan politik praktis.

Seperti hasil pemilu KPU, keputusan MK jg perlu "dijatuhkan". Publik harus dibuat seminimal mungkin untuk percaya independensi dan kredibilitas MK.

Kini semua menuju garis finish, tinggal kita rangkum satu per satu kepingan puzzlenya. Saya yakin sebagian sudah bisa menebak ke mana drama ini dimuarakan.

Presiden, lembaga eksekutif, didelegitimasi.
MK, lembaga yudikatif, didelegitimasi.
Polisi, penegak hukum, juga didelegitimasi lewat demo.
Sementara itu, DPR sebagai lembaga legislatif memang sudah lama tidak dipercaya publik.

Trias politica demokrasi menjadi bulan-bulanan dan ini dipertontonkan ke jutaan mata memanfaatkan pemilu. Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan penegak hukum, semua diguyur oleh difitnah agar kepercayaan publik rontok.

Sistem negara ini secara nyata telah diserang di semua titik, tapi mungkin tidak semua sadar, termasuk BPN. Oposisi paling jauh hanya untung soal nego politik, kesetiaan dan militansi pendukung. Itu saja.

Mereka memang perlu diikat secara emosi, dalam hal ini, bara api perasaan dicurangi dan dizolimi wajib dijaga agar pion-pion tetap setia, agar semakin mudah digerakkan atau dimanfaatkan untuk tujuan politis apapun.

Tapi pertanyaannya, siapa yg paling diuntungkan?

Jelas pihak yg ingin mengganti sistem negara ini, tahriri (HTI) dan jihadi (ISIS), kelompok anti nasionalisme.

Mereka sejak awal gencar menggaungkan keharaman demokrasi, menthogutkan Pancasila dan NKRI. Kondisi ketidakpercayaan terhadap lembaga negara pastinya sangat menguntungkan karena sejalan dengan paham mereka. Bibit dan tunas baru akibat pupuk kebencian hoax dan fitnah siap dipanen.

"Lihat negara ini, presidennya antek aseng, DPR pemalas, pengadilan berpihak ke penguasa, penyelenggara pemilu dan penegak hukummya penjilat, kita ini jelas perlu sistem baru."

Narasi semisal ini nanti terus dijual menggerogoti nasionalisme Indonesia. Memang tidak perlu jd mayoritas, tidak. Merekrut tunas baru ini sangat penting tp bukan faktor penentu walau tetap perlu. Ini kenapa ada 1 elemen yg selalu dijaga walau sebetulnya sangat bisa diframing negatif. Tapi terlalu panjang kalau semua itu dibahas sekarang.

Yang jelas, apapun niat oposisi memperpanjang nafas, bukan mereka yg akhirnya jd pemenang karena penunggangnya jauh lebih pandai memanfaatkan momentum. Semakin besar bara kebencian terhadap negara ditiup, makin suburlah hidup si benalu NKRI.

Suka tidak suka, inilah PR bersama bangsa ini setelah pemilu. Siapapun boleh tidak setuju soal kebijakan petahana, tp satu hal yg tidak bisa diingkari, ada pihak yg tengah siaga menusuk memanfaatkan momen kebencian yg sengaja dipelihara ini.

Dan kalau ada hal yg terstruktur sistematis, masif dan brutal yg telah dijalankan, maka inilah hal tersebut. Bukan soal pemilu curang, salah input, apalagi soal tahi lalat.
.
.
.
Aldie El Kaezar