Bungkam soal Jiwasraya dab Uighur

KENAPA JOKOWI BUNGKAM SOAL JIWASRAYA? APAKAH DIA DAPAT BAGIAN DUIT RAMPOKANNYA?

Oleh: Nasrudin Joha

Pada kasus pembantaian muslim Uighur, Jokowi nyaris tak mengeluarkan sepatah katapun. (Mak cep klakep, pen). Semua saluran resmi istana ditutup, hanya "cheerleaders" yang diminta bicara. Itu pun sangat minimalis dan bahkan sangat menyakitkan.

Misalnya, Mahfud MD bicara pernyataan sikap lunak kepada China, atau Moeldoko yang menyebut tak akan mengintervensi urusan dalam negeri China. Meski bukan representasi resmi sikap Jokowi, tapi para 'babu' Jokowi ini menegaskan sikap Jokowi yang bungkam pada kasus Uighur.

Tidak salah, jika akhirnya publik menduga Jokowi bungkam karena sudah terlalu banyak makan duit utang China. Karena sudah banyak dikasih utang, lidah Jokowi menjadi kelu, tak mampu mengucapkan kutukan pada China atau minimal mengunggah bela sungkawa bagi muslim Uighur.

Pada kasus Jiwasraya juga sama, tak ada pernyataan resmi Jokowi. Yang ada, hanya kasak kusuk pembantu (baca: babu) Jokowi di kementrian BUMN yang menyebut akan membentuk holding BUMN asuransi. Modus untuk memindahkan tanggungjawab kerugian dari perampok kepada negara.

Kenapa Jokowi bungkam pada kasus Jiwasraya? Jawabnya karena ada dugaan Jokowi ikut menikmati duit hasil rampokan baik secara langsung maupun tidak langsung saat hajatan Pilpres silam. Jadi, posisi Jokowi pada kasus Jiwasraya sama dengan kasus muslim Uighur: bungkam!

Apa sebab muncul dugaan Jokowi terlibat pada persoalan Jiwasraya yang merugikan negara hingga 13,7 triliun? Jawabnya adalah sebagai berikut:

- Pertama, ada direksi Jiwasraya yang terlibat dalam aksi borong saham 'gorengan' menjadi ahli di KSP. Jadi, koordinasi antar kepanjangan tangan Jokowi sangat mungkin dalam kasus ini.

- Kedua, ada saham 'gorengan' yang diborong terkait dengan Erick Thohir, menteri BUMN yang dahulu menjabat sebagai ketua Timses Jokowi - Ma'ruf. Boleh jadi, ini merupakan bagian dari strategi membiayai kampanye Pilpres.

- Ketiga, periode perampokan terjadi sebelum proses Pilpres 2019. Karena itu, kuat dugaan ada duit hasil rampokan digunakan untuk membiayai Pilpres.

- Keempat, Jokowi adalah Presiden ketika proses Pilpres 2019 berlangsung. Bahkan saat nyapres, Jokowi tidak mengajukan cuti (konon tak melanggar UU, tapi jelas tak lazim, pen). Jadi, Jokowi memiliki semua wewenang sebagai Presiden yang bisa disalahgunakan untuk ikut nimbrung aksi merampok Jiwasraya.

Karena itu harap maklum jika Jokowi bungkam soal jiwasraya. (Bungkam, bungkam, bungkam...!). Jika Jokowi banyak pernyataan, hal itu bisa berbuntut panjang dan berbalik membelit dirinya.

Paling-paling kasus Jiwasraya ini akan dilokalisir pada pejabat Jiwasraya yang sudah siap pasang badan. Mereka ini, yang akan dijadikan 'tumbal' untuk mainan penegak hukum, untuk pamer bahwa penegakan hukum telah dilakukan, sekaligus untuk menyelamatkan geng perampok Jiwasraya. []

(Disunting: AD)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2819168708150326&id=100001716747029